Sertifikasi Halal Produk Sandang, Perlukah?

News 31 Mei 2016 Loading..
News

Majelis Ulama Indonesia(MUI) meminta pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal untuk produk sandang. Dan MUI berharap pada tahun 2018, semua produk pakaian dan sepatu sudah bersertifikat halal. Seberapa pentingnya sertifikasi halal produk sandang?

Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amien, mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal bagi semua produk sandang atau non makanan. Jadi, produk itu tidak hanya makanan atau barang konsumtif saja, tetapi juga diberlakukan bagi produk pakaian seperti baju, celana, dan sepatu. Sebab, menurut MUI, ada saja bahan pakaian yang diolah dari bahan yang haram.

Keinginan MUI ini merujuk pada Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-undang tersebut, pada Bab 1 - Pasal 1 – Ayat 1 diterangkan “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, proses kimiawi, proses biologi, proses rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Undang-undang juga menyebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal(PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi, proses biologi, proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat meliputi bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Lebih lanjut KH. Ma’ruf Amien menerangkan salah satu produk sandang yang terbuat dari bahan haram adalah sepatu dari kulit babi. "Karena berasal dari bahan yang haram, tetap saja sepatu itu tidak boleh dipakai. Jika pada dasarnya bahan yang digunakan adalah barang haram, maka penggunaannya juga haram," kata Ma´ruf.

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obatan-Obatan, dan Makanan (LPPOM) MUI, Osmena Gunawan juga menyatakan persetujuannya terhadap sertifikasi halal produk sandang. “Sertifikasi produk di tanah air penting. Ini guna menjamin konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai syariah. Kemajuan zaman kan banyak produk yang sudah tidak diketahui asal usulnya. Karena itu sertifikasi untuk sandang diperlukan karena kebutuhan nyaman batin masyarakat harus dipenuhi," ujarnya.

Usulan atas penerapan setifikat halal produk sandang ini memperoleh tanggapan yang beragam, khususnya dari pihak pelaku usaha. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita melihat dari aspek perkembangan ekonomi secara global. Salah satunya adalah perekonomian Indonesia yang memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas.

Arus barang dari negara lain akan semakin deras membanjiri pasar dalam negeri. “Jumlahnya bisa triliunan, pasti sulit untuk memantau asal mula, juga bahan-bahannya satu per satu,” kata Suryadi.

Lebih lanjut Suryadi menambahkan bahwa adanya sertifikasi akan menjadi beban tambahan bagi pengusaha. Kondisi ekonomi yang masih melambat harus ditambah bebannya dengan kewajiban untuk men-sertifikasi produk-produk sandang.

Senada dengan yang diungkapkan Suryadi Sasmita, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengungkapkan bahwa sertifikat halal, terutama bagi industri menengah dan besar, tak bisa didapatkan secara gratis. Artinya, pengusaha harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkannya. Jika melihat dari kondisi perekonomian saat ini, tentu saja mereka enggan.

Penambahan beban ini juga akan menghambat pertumbuhan usaha-usaha kecil yang tengah berkembang. Menurut Roy, sebaiknya menunggu sampai perekonomian normal kembali, baru MUI dan pemerintah mempertimbangkan sertifikasi produk halal untuk sandang. “Saat ini belum terlalu mendesak,” pungkas Roy.

Poppy Dharsono selaku Ketua Umum Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia(APGAI) mengatakan bahwa kegiatan bisnis garmen dapat berjalan lancar meski tanpa sertifikat halal karena negara tujuan ekspor tidak menanyakan produk ini halal atau tidak. “Mereka akan memeriksa bahan kain, polyester atau cotton, itu yang mereka periksa,” kata Poppy.

Terlepas dari pro kontra mengenai penerapan sertifikasi halal untuk produk sandang, pemerintah dituntut untuk mempermudah proses pengurusan sertifikasi demi memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Selain penyederhanaan birokrasi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya yang keluar untuk pengurusan sertifikat tersebut. Jangan sampai sertifikasi halal malah menghambat para pengusaha untuk berkembang. Apalagi selama ini biaya selalu menjadi persoalan serius bagi pengusaha untuk melakukan sertifikasi.